Boediono Tawarkan Kagama Usulkan Calon Menteri

Calon Wakil Presiden Boediono menawarkan kepada Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) untuk mengajukan nama calon menteri kepada calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kalau Kagama punya jago bisa saja diusulkan. Sekarang ini masalah kabinet belum dimulai tetapi sudah banyak hembusan kabar yang beredar. Kita tunggu saja semua ditangan presiden,” katanya dalam acara dialog kebangsaa dalam Musyawarah Nasional XI Kagama di Gedung Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (24/7) sore.

Dalam acara dialog kebangsaan itu juga dihadiri para menteri yang juga alumni UGM yaitu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufiq Effendi. Selaku moderator adalah Rektor Universitas Paramadina, Anies R. Bawesdan.

Guru besar UGM yang hampir pasti akan duduk sebagai wakil presiden itu mengungkapkan, semua menteri yang akan bergabung dalam kabinet pemerintahan SBY-Boediono harus mendukung program yang dikehendaki presiden.

Sementara itu, kata dia, pergantian menteri di kabinet mendatang juga tidak identik dengan ganti program. “Tidak boleh ganti menteri ganti program. Harus ada kesinambungan. Jangan sampai program menjadi korban selera para menteri,” ungkapnya.

Boediono juga menegaskan bahwa aparat birokrasi pemerintahan hendaknya bisa bekerja secara profesional. Hanya dengan dengan profesionalits semua masyarakat bisa terlayani dengan baik.

“Birokrasi harus bisa bekerja profesional dan jangan terjebak pada dunia politik,”

Terkait dengan kondisi ekonomi, Budiono tetap optimis meski kondisi ekonomi Indonesia sedang menghadapi ujian berat. Menurut Budiono, krisis global yang dialami seluruh negara merupakan perulangan dari setiap 50 tahun sekali. Bahkan, sebelas tahun lalu Indonesia baru saja usai melewati krisis, dan sempat mengalami dampak yang paling parah.

“Langkah kebijakan ekonomi yang kita ambil sekarang ini berada pada jalur yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan,” ujarnya.

Diakui oleh dosen FEB UGM ini, priorotas pemerintahan kedepan kata Budiono lebih memperkuat pembangunan infrasrtruktur, dunia industri dan jaminan kepastian hukum. Disamping itu melakukan reformasi birokrasi, dan intervensi kuat pemerintah dalam kesejahteraan rakyaat terutama mengurangi tingkat kemiskinan.

“Infrastruktur fisik seperti listrik dan jalan kita sudah ketinggakan 12 tahun. Perlu dipacu untuk 5-10 tahun,” paparnya. Sementara Mendiknas Bambang Sudibyo lebih memaparkan kerangka paradigma pembangunan pendidikan nasional yang sesuai dengan yang diamanatkan UNESCO dan telah diadopsi lebih dari 190 negara, diantaranya pendidikan inklusif, pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik, pendidikan yang menjadi rahmat bagi semesta alam, dan pendidikan kreatif.

Ia juga senmpat menyinggug tentang UU BHP yang merupakan salah satu bentuk usaha agar satuan pendidikan menjadi semkin kreatif dan inovatif.

“Mereka bisa menentukan anggaran dan kurikulum sendiri. Justru ini bukan dari bentuk komersialisasi,” jelasnya.

Adapun Menteri PAN lebih menkankan perubahan pola pikir aparatur negara dan masayarakat terkait adanya reformasi birokrasi yang lebih melayani kebutuhan masayarakat.

Sedangkan menteri PU Djoko Kirmanto mengungkapkan bahwa Indoesia termasuk negara yang tertinggal dalam

pelayanan air kepada masyararjat. Menurutnya, di perkotaan hanya hampir 52 persen yang memperoleh layanan air yang baik, apalagi di pedesaan kondisi ini justru semakin parah.

“Kalo di daerah yang kesulitan air bersih, harga air bisa sepuluh hingga seratus kali lipat. Pemerintah kini lebih meprioritaskan pada pemberian air minum dan mengurangi ketidakadilan. Disamping pembangunan infrastruktur,” ungkapnya. (***)